coretan-coretan tangan seorang rosi rosmala dewi

Perbandingan Liputan Hasil Rakor Penanggulangan Banjir Jakarta
dalam Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Kompas
oleh: Rosi Rosmala Dewi

Jika kita berbicara mengenai dunia jurnalistik, keberadaan wartawan sebagai si peliput dan sekaligus penulis berita tidak dapat dinomorduakan. Media cetak, khususnya surat kabar atau koran, menjadi salah satu ruang tempat dituliskannya hasil liputan mereka terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara ini. Eriyanto (2006:36) memaparkan dua pandangan mengenai media itu sendiri. Pertama, media dapat dilihat sebagai saluran yang bebas dan netral, tempat semua pihak dan kepentingan dapat menyampaikan posisi dan pandangannya secara bebas. Kedua, media dapat dilihat sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya.

Idealnya, seorang wartawan selayaknya lebih mengedepankan fakta dan menghindari penilaian subjektif dalam menyajikan berita yang diliputnya. Namun, hal ini sukar dilakukan karena wartawan pun merupakan bagian dari kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian, pada dasarnya setiap wartawan memiliki nilai-nilai tertentu yang menjadi prinsip dalam proses peliputan dan penulisan berita yang dilakukannya. Walaupun wartawan terikat dengan kode etik dan aturan yang telah ditetapkan oleh media tempatnya bekerja, setiap wartawan tetap memiliki gaya penulisan (style) yang khas. 

Saya akan mencoba menganalisis serta melakukan perbandingan terhadap gaya penulisan wartawan surat kabar Pikiran Rakyat dengan wartawan surat kabar Kompas. Sebagai alat bantu, saya menggunakan ilmu analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis). Dalam analisis ini, saya mengambil salah satu dimensi dalam salah satu pendekatan analisis wacana kritis untuk dijadikan acuan. Dimensi tersebut adalah teks, dan yang diteliti adalah struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu.

Pikiran Rakyat dan Kompas edisi Minggu, 11 Februari 2007, menyuguhkan dua berita yang serupa (tapi taksama) seputar banjir Jakarta. Berita-berita tersebut sama-sama diletakkan pada halaman pertama, walaupun bukan merupakan judul utama. Berita yang disuguhkan dalam Pikiran Rakyat berjudul “Korban Banjir di Jakarta, Jabar dan Banten, 80 Tewas” dan “Situ dan Sungai Harus Diperbaiki”, sedangkan berita yang disuguhkan dalam Kompas berjudul “Korban Tewas Mencapai 80 Orang” dan “Daerah Hulu Segera Diperbaiki”. Setelah dilakukan perbandingan, ternyata kemiripan judul tersebut berbanding lurus dengan kesamaan peristiwa yang dijadikan berita.

Berita yang akan saya analisis adalah berita yang berjudul “Situ dan Sungai Harus Diperbaiki” (Pikiran Rakyat) dan “Daerah Hulu Segera Diperbaiki” (Kompas). Dari kedua judul tersebut, dapat dilihat bahwa fokus yang diambil keduanya berbeda. Pikiran Rakyat memfokuskan situ dan sungai sebagai objek pemberitaan, sedangkan Kompas memfokuskan daerah hulu sebagai objek pemberitaan. Lebih lanjut, berita Kompas tersebut memiliki subjudul “DAS Ciliwung dan Cisadane Akan Dibenahi”. Fokus pemberitaan Pikiran Rakyat lebih umum daripada fokus pemberitaan Kompas. Tampak jelas bahwa apabila ditinjau dari judul berita, walaupun bertolak dari peristiwa dan tema yang sama, Kompas menyuguhkan berita secara lebih terperinci daripada Pikiran Rakyat.

Selanjutnya, yang menarik untuk dipertanyakan adalah perihal foto para pejabat yang mengeluarkan pernyataan sehubungan dengan isi berita. Pikiran Rakyat memilih untuk meletakkan foto berwarna Wapres bersama Meneg, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jabar di halaman pertama, sedangkan Kompas memilih untuk meletakkannya di halaman 15 dengan warna hitam-putih. Selain itu, keterangan foto pada Kompas ditambahi dengan keterangan mengenai peserta rapat, hal-hal yang dibahas dalam rapat, dan kesepakatan yang dicapai. Di halaman pertama, Kompas memilih untuk menyuguhkan ringkasan hasil rapat berupa poin-poin dalam kotak tersendiri daripada meletakkan foto di sana.

Bisa jadi, dengan meletakkan foto di halaman pertama, Pikiran Rakyat bermaksud menarik keingintahuan pembaca untuk membaca lebih lanjut berita yang terkait dengan pejabat-pejabat yang terdapat dalam foto tersebut. Di lain pihak, Kompas lebih menonjolkan sisi lain untuk menarik keingintahuan pembaca, yaitu dengan suguhan ringkasan hasil rapat tadi. Dalam hal ini, dengan caranya masing-masing, keduanya dapat dikatakan telah berhasil mencapai maksud tersebut.

Masih mengenai teknik penyuguhan berita, Kompas memiliki ciri khas tersendiri, yaitu petikan quote atau kalimat kutipan yang dipentingkan dari pernyataan seorang tokoh dalam berita terkait. Di halaman 15, kalimat yang dikutip adalah pernyataan Gubernur Jabar, Danny Setiawan: “Pencegahan banjir di kawasan hilir memang tidak mungkin dilakukan kalau tidak secara terpadu memperbaiki terlebih dahulu di kawasan hulunya.” Kutipan tersebut yang dicetak tebal dan diletakkan di bagian tengah kolom. Adanya quote ini merupakan nilai tambah bagi Kompas dalam hal memanjakan pembaca.

Berkenaan dengan isi, pemilihan kalimat topik atau lead antara Kompas dan Pikiran Rakyat berbeda. Berikut isi paragraf pertama berita yang dibandingkan.

Pikiran Rakyat:
JAKARTA,  (PR).- Sungai-sungai dan situ di Jabar yang rusak dan dangkal segera akan diperbaiki dengan bantuan pemerintah pusat. Untuk memperbaiki situ dan sungai yang telah mengakibatkan Jakarta terendam banjir itu, pemerintah menyediakan dana Rp250 miliar. “Dananya sudah kita setujui melalui APBN,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) M. Jusuf Kalla.

Kompas:                                                                                 JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sepakat tahun ini segera memulai perbaikan lingkungan, khususnya di kawasan hulu yang selama ini menjadi resapan air, seperti di sekitar Puncak, Bogor, sampai di sepanjang daerah aliran sungai.

Pikiran Rakyat membuka berita dengan pernyataan Wapres, Jusuf Kalla, terkait dengan penyediaan dana dari pemerintah pusat untuk memperbaiki situ dan sungai di Jabar yang mengakibatkan Jakarta terendam banjir. Sementara itu, Kompas membuka berita dengan adanya kesepakatan untuk memulai perbaikan lingkungan di kawasan yang lebih spesifik (telah ditentukan). Pernyataan Wapres terkait dengan penyediaan dana tersebut baru dibahas Kompas di bagian tengah berita, tepatnya di paragraf keempat belas:

Wapres menambahkan, perbaikan lingkungan, di antaranya dengan reboisasi dan kebersihan sungai dan pembenahan sistem drainase di wilayah Jakarta. Di samping merevitalisasi 200 situ dengan dana sekitar Rp250 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemprov DKI Jakarta juga harus segera membangun pompa air dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari pompa air di Pluit, Jakarta Utara.

Dalam penjelasan sebelumnya, Kompas mengetengahkan kawasan yang akan menjadi prioritas perhatian pemerintah, faktor-faktor penyebab banjir, dan langkah-langkah penanggulangan banjir yang akan diambil oleh pemerintah pusat, Gubernur Jabar, dan Gubernur Banten. Masalah dana tidak diungkit-ungkit di bagian awal. Berbeda dengan Kompas, Pikiran Rakyat mengedepankan dana yang disediakan pemerintah pusat untuk memperbaiki situ dan sungai yang rusak dan dangkal dan alasan pemerintah menyetujui bantuan dana tersebut. Tentang penyebab banjir dan langkah-langkah yang akan ditempuh baru dibahas selanjutnya, itupun terkonsentrasi pada “janji-janji” Wapres dan tidak mengutip “janji-janji” yang diucapkan Gubernur Jabar dan Gubernur Banten.

Adakah maksud tertentu yang hendak dicapai oleh Pikiran Rakyat dengan kerangka penulisan seperti ini? Berikut adalah perbandingan diksi yang digunakan Pikiran Rakyat dan Kompas dalam melaporkan kembali ucapan Wapres seusai rakor.

Pikiran Rakyat:
Soal pos mana yang ditambahkan anggarannya, wapres tidak bersedia menjelaskan. Alasannya, menurut Jusuf Kalla, hal itu merupakan urusan internal pemerintah. “Intinya adalah apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan.
(paragraf 3)

Kompas:
Oleh karena itu, langkah yang diambil, lanjut Kalla, termasuk melaksanakan kesepakatan sebelumnya dengan Komisi V DPR, yaitu memperbaiki segala sesuatu yang bisa diperbaiki dan dikerjakan. Sebaliknya, tidak boleh mengerjakan sesuatu yang memang tidak boleh, seperti menguruk situ untuk dijadikan permukiman.
(paragraf 9)

Pikiran Rakyat mempergunakan diksi “wapres tidak bersedia menjelaskan” dan “hal itu merupakan urusan internal pemerintah” yang seolah-olah mempertunjukkan kearoganan dan sikap tertutup pemerintah pusat. Pada Kompas tidak ditemukan kesan ini. Kompas lebih mengutamakan pernyataan Wapres terkait langkah-langkah yang bisa dikerjakan dan larangan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Berkenaan dengan rapat koordinasi tentang pencegahan banjir, Pikiran Rakyat tidak membahas secara khusus tentang rakor tersebut. Yang dibahas secara khusus dan terperinci adalah peninjauan terhadap kawasan banjir yang dilakukan para pejabat sebelum rakor dimulai. Kompas justru melakukan hal yang sebaliknya. Berikut kutipannya. 

Pikiran Rakyat:
Sebelum rapat, wapres didampingi sejumlah pejabat terkait meninjau kawasan banjir di Jakarta, Banten, dan Jabar, lewat udara. Dengan menumpang 1 helikopter milik kepresidenan, dan 2 helikopter milik TNI AD, Wapres di antaranya didampingi Gubernur DKI, Gubernur Jabar Danny Setiawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Bupati Bogor dan Bupati Tangerang, Ketua Bappenas Paskah Suzetta, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menneg LH Rachmat Witoelar, Menteri Kehutanan M.S. Kaban dan Menko Kesra Aburizal Bakrie, juga ikut dalam rombongan itu untuk melihat kondisi terakhir daerah-daerah yang tergenang banjir di DKI, Banten, dan Jawa Barat.
(paragraf 11-12)

Kompas:
Rapat koordinasi itu antara lain diikuti Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Boediono, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, serta Wali Kota Bogor dan Tangerang. Sebelumnya, bersama sejumlah menteri, Wapres meninjau kawasan DAS Ciliwung dan Cisadane dengan menumpang helikopter.
(paragraf 6-7)

Dapat dilihat bahwa dalam Kompas hanya terdapat satu kalimat yang mengabarkan tentang peninjauan tersebut. Pikiran Rakyat memerinci diksi “sejumlah menteri” pada Kompas dengan cara menyebutkan nama mereka satu per satu. Selain itu, Pikiran Rakyat pun memerinci diksi “dengan menumpang helikopter” pada Kompas dengan diksi “dengan menumpang 1 helikopter milik kepresidenan, dan 2 helikopter milik TNI AD”. Mengenai para pejabat yang menjadi peserta rakor, Pikiran Rakyat sepertinya tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting untuk diberitakan. Karenanya, detil mengenai rakor tidak terdapat dalam berita Pikiran Rakyat.

Yang menarik, Pikiran Rakyat dan Kompas pun memilih topik yang berbeda untuk mengakhiri berita ini. Berikut kutipannya.

Pikiran Rakyat:
“Sewaktu saya jadi menteri, masalah lingkungan hanya menjadi isu sampingan. Kini, masalah lingkungan harus menjadi pokok garapan pemerintah maupun masyarakat,” kata dia di saat diskusi masalah banjir di Jakarta, kemarin.
(paragraf 14)
Manajemen air, menurut Sarwono, sangat penting karena air akan menentukan masa depan bangsa. Dia mengharapkan pemda-pemda memelopori konservasi lingkungan untuk menciptakan sumber-sumber air bersih.
(paragraf 17)

Kompas:
Terhadap warga yang selama ini menghuni bantaran Sungai Ciliwung, Kalla juga meminta Sutiyoso tidak memaksa mereka pindah dan menggusur mereka jika tidak dipersiapkan terlebih dahulu rumah pengganti untuk disewakan kepada warga.
Pasalnya, persoalan yang ada di kawasan bantaran Sungai Ciliwung itu semata-mata bukan persoalan banjir, tetapi juga persoalan kemanusiaan, ekonomi, maupun sosial. “Jadi, tidak bisa asal gusur dan memindahkan secara paksa dalam keadaan seperti ini kalau belum dibangun rumah sewanya yang disiapkan,” ujar Wapres.
(paragraf 18-19)

Pikiran Rakyat memilih untuk mengakhiri berita dengan mengkritik dan menghimbau pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemda) melalui sosok mantan Menteri Lingkungan Hidup yang sekarang menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sarwono Kusumaatmadja. Kritikan dan himbauan tersebut ditutup dengan solusi cerdas dari Sarwono untuk menanggulangi banjir, yaitu manajemen air. Sementara itu, Kompas memilih untuk mengakhiri berita dengan pernyataan Wapres sehubungan dengan penyikapan pemerintah terhadap warga yang selama ini menghuni bantaran Sungai Ciliwung. Wapres sebagai wakil pemerintah pusat digambarkan Kompas sebagai sosok yang bijaksana dan amat memperhatikan kepentingan rakyat. Pikiran Rakyat tidak hendak menggembar-gemborkan hal ini dan tampak lebih tertarik untuk “mendesak” pemerintah agar lebih memperhatikan lingkungan hidup terkait masalah banjir yang melanda Jakarta.

Dengan memaknai teks berita, pembaca tidak hanya mengetahui apa yang diliput oleh media, tetapi juga bagaimana media mengungkapkan peristiwa ke dalam pilihan bahasa tertentu dan bagaimana itu diungkapkan lewat retorika tertentu. Pemakaian kata-kata tertentu, kalimat, gaya tertentu bukan semata-mata dipandang sebagai cara berkomunikasi, tetapi dipandang sebagai politik berkomunikasi - suatu cara untuk mempengaruhi pendapat umum, menciptakan dukungan, memperkuat legitimasi, dan menyingkirkan lawan atau penentang (Eriyanto, 2006:227). Hal ini merupakan bagian dari strategi wartawan. Peristiwa yang sama bisa jadi dipahami secara berbeda oleh wartawan yang berbeda, dan ini dapat diamati dari topik suatu pemberitaan.

Jika kedua berita tersebut dibaca secara netral dan dianggap sebagai paparan fakta-fakta belaka, niscaya tidak ada yang ganjil dalam proses penafsiran. Namun, jika penilaian subjektif atau interpretasi pribadi dipakai dalam proses penafsiran, ada beberapa kemungkinan penafsiran yang akan muncul. Demikian pula jika dilakukan pemaknaan yang mendalam dan menyeluruh pada teks berita. Perbandingan yang saya lakukan terhadap berita Pikiran Rakyat dan Kompas di atas pun tidak terlepas dari interpretasi saya sebagai pembaca. Saya baru sebatas meneropong teks berita dari sisi wartawan sebagai peliput berita dan pengolah berita, yang memanfaatkan bahasa sebagai sarana efektif untuk menginformasikan sesuatu, baik secara implisit maupun eksplisit. Bagaimanapun, idealnya media merupakan ruang bagi para wartawan untuk menyampaikan kebenaran.

Referensi:
Eriyanto. 2006. Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS.

NB:

Buat Indro Karathan =p, hatur nuhun pisan nya atas pinjaman buku Eriyanto-nya. Nuhun… nuhun… Tenang Ndro, ngke ku abi disampulan sing rapi heula, heuheuheu…

– Jatinangor, @ Connect no.5, 3 Maret 2007, pkl.10.25 WIB –